Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror mengevaluasi sistem kinerja di internalnya. Menurut mereka, ada beberapa hal yang harus dikoreksi dari tindakan anggota Densus 88 saat menangani terorisme.
"Harus ada evaluasi, apakah selama ini tindakannya sudah sesuai prosedur berlaku?" ujar Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas seperti dilansir Antara, Jumat (18/3).
Yunahar berharap Densus 88 menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak asal bertindak. Hal ini disampaikan, menyusul salah satu terduga teroris Siyono asal Klaten tewas saat menjalani proses pemeriksaan.
Dia berpendapat menangkap terduga teroris dalam keadaan hidup bukan lah hal yang sulit. Apa lagi, Siyono saat dibawa oleh anggota Densus 88 hanya seorang diri.
"Justru memeriksa terduga teroris dalam keadaan hidup bisa lebih memudahkan penyelidikan. Jangan sampai terduga teroris meninggal, tapi malah teroris sungguhan masih berkeliaran," ucapnya.
Di sisi lain, munculnya tuntutan pembubaran Densus 88, guru besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu pun tidak sepakat. Yunahar menganggap hal itu bukan langkah tepat, mengingat Densus 88 masih dibutuhkan.
"Bukan dibubarkan, tapi dievaluasi. Itu intinya," kata wakil ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat tersebut.
Sementara, terkait kasus Siyono, pihaknya mengimbau polisi menelusuri fakta dari tim independen yang terdiri dari beberapa unsur antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) maupun internal Polri.
"Kemudian ada klarifikasi dan penjelasan dari tim independen agar masyarakat percaya. Kalau pernyataannya dari Polri sendiri maka sama saja dan khawatir membuat masyarakat kurang percaya," pungkas dia.
Posted by : www.Bola125.com
0 comments:
Post a Comment