Menanggapinya, Waketum Gerindra Fadli Zon menyatakan kesetujuannya atas kesimpulan hasil rapat tersebut karena sudah terlalu banyak masalah dalam pelaksanaan proyek reklamasi teluk Jakarta
"Apa yang menjadi kesepakatan Komisi IV dan KKP itu sudah tepat ya. Reklamasi ini dihentikan lah. Karena jelas banyak perkara atau masalah yang belum selesai," ujar Fadli di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (14/4).
"Masalah AMDAL, masalah hukum dan masalah-masalah lainnya yang menjadi sorotan," ujar Wakil Ketua DPR itu menambahkan.
Selain itu, Fadli juga mengkritik gaya pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, yang menurutnya seperti saudagar. Bahkan, politisi Gerindra itu juga mendukung pihak-pihak berwenang agak mengusut sejumlah kasus, yang diduga juga turut menyeret orang nomor satu di DKI Jakarta itu.
"Saya kira Gubernur ini kan dia memerintah kayak orang dagang aja. Ini kan bukan dagang. Saya persoalkan, termasuk dalam persoalan Sumber Waras itu, karena ini angkanya besar," ujar Ahok.
"Rp 755 miliar itu angka yang besar. Banyak orang yang cuma ratusan atau puluhan juta bisa kena delik korupsi. Nah ini kan Rp 755 miliar. Ini kan bukan uangnya Ahok dan bukan pakai uang nenek moyangnya juga, ini uang rakyat. Oleh karena itu kita harus periksa," pungkasnya.
Posted by : www.Bola125.com
0 comments:
Post a Comment